Washington DC —. Presiden Joe Biden, Senin (20/6) mengatakan ia sedang mempertimbangkan pembebasan pajak bensin federal yang mungkin akan membuat warga Amerika menghemat sampai 18,4 sen per galon. "Ya, saya sedang mempertimbangkannya," kata Biden kepada wartawan setelah berjalan-jalan di pantai. "Saya berharap membuat keputusan berdasarkan
403 ERROR Request blocked. We can't connect to the server for this app or website at this time. There might be too much traffic or a configuration error. Try again later, or contact the app or website owner. If you provide content to customers through CloudFront, you can find steps to troubleshoot and help prevent this error by reviewing the CloudFront documentation. Generated by cloudfront CloudFront Request ID 0s4HpAZEYR1hPkcES4veT-oYD2tpR6TsaKBiMQSMetPzpHUNpyF6gg== Conyers(1991:154-155) menjelaskan tiga alasan mengapa partisipasi penting dalam proses pembangunan, yaitu: (1) partisipasi masyarakat dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai kondisi, permasalahan, dan kebutuhan masyarakat; (2) efektivitas dan efisiensi dari proyek pembangunan akan lebih mudah dicapai, dapat mengurangi beban biaya - Presiden Joko Widodo tak akan berhenti membangun infrastruktur, meski selalu mendapatkan kritik terkait kebijakannya beralasan pembangunan infrastruktur dilakukan agar Indonesia bisa bersaing dengan negara lain. Indonesia bisa membangun peradaban dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi."Yang paling penting kita ingin membuka lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya. Kalau pondasinya tidak ada, hal yang fundamental ini tidak kita bangun, jangan bermimpi ke mana-mana," kata Jokowi saat memberikan sambutan HUT ke-7 Partai Solidaritas Indonesia PSI di Jakarta, Rabu 22/12/2021."Ya apapun cacian, hinaan, saya tetap lurus terus akan saya kerjakan terus ini," tegas mengingatkan bahwa manfaat infrastruktur tidak bisa dirasakan langsung oleh publik saat ini. Akan tetapi, pembangunan harus dilakukan dari sekarang agar Indonesia bisa bersaing karena Indonesia tidak dapat bersaing jika tidak memulai pembangunan. "Enggak mungkin kita akan bisa bersaing dengan negara-negara lain, enggak mungkin," tegas Jokowi."Karena buat saya, jalan itu adalah kesejahteraan. Kalau enggak ada jalan ya enggak akan ada kesejahteraan. Infrasturktur itu adalah kesejahteraan," kata Wali Kota Solo itu juga membantah kalau pemerintah hanya mengurus infrastruktur besar. Pemerintah juga membangun infrastruktur kecil. Ia melaporkan pemerintah sudah mentransfer dana desa hingga total Rp400,1 triliun. Pemerintah juga telah membangun jalan desa sepanjang 227 ribu kilometer selama 5 tahun, embung desa 4500 unit hingga pembangunan irigasi dan jembatan."Urusan kecil-kecil semuanya kita urusi. Jangan berpikir, karena yang gede, yang keliatan itu memang tol. Tapi yang kecil-kecil kita urus," pungkas Jokowi. Bukan kali ini saja Jokowi berbicara soal alasan dirinya giat membangun infrastruktur. Berkali-kali dalam setiap kesempatan, Jokowi selalu mengemukakan alasannya membangun infrastruktur demi peradaban, memberikan rasa keadilan, hingga bisa menyatukan saat ini masih pandemi COVID-19, Jokowi tetap terus membangun infrastruktur. Ada 89 usulan proyek strategis nasional PSN baru pada periode 2020-2024 yang menelan biaya triliun dari Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto kepada ada 245 proyek, hanya saja Jokowi meminta agar proyek baru harus punya daya ungkit besar terhadap pemulihan ekonomi setelah pandemi berakhir. Konsekuensinya, pengerjaan proyek mulai lelang hingga pembangunan terus berjalan meski juga Kasus Bahar Smith Jadi Tantangan Polri dalam Tegakkan SKB UU ITE Dalih Jokowi Giat Bangun Infrastruktur Demi Keadilan Sosial RI Pemerintahan Jokowi Kucurkan Dana Desa Rp400,1 Triliun sejak 2015 - Politik Reporter Andrian Pratama TaherPenulis Andrian Pratama TaherEditor Bayu Septianto 2 Menurut Erman Rajagukguk MEMORANDUM OF UNDERSTANDING adalah “Dokumen yang memuat saling pengertian di antara para pihak sebelum perjanjian dibuat. Isi dari memorandum of understanding harus dimasukkan ke dalam kontrak, sehingga ia mempunyai kekuatan mengikat.”. Dari 2 (dua) pengeriat tentang MoU diatas jelaslah bahwa : a.
Pembangunan ekonomi adalah ekonomi nasional berpenghasilan rendah diubah menjadi ekonomi industri modern yang bertujuan untuk meningkatkan tarif hidup masyarakat. Salah satu contoh pembangunan ekonomi adalah parasarana dan sarana seperti pembangunan jalan penhubung antar daerah. Tujuan pembangunan jalan tersebut adalah untuk memperlancar kegiatan ekonomi dan pendistribusian barang. Dengan demikian, pembukaan konektivitas antar daerah dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk. Jadi, jawaban yang tepat adalah C.
GUBERNURProvinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) sekaligus Ketua III Bidang Provinsi Daerah Kepulauan APPSI, H. Ali Mazi, SH., memberikan sambutan pada acara Pembukaan Seminar tentang Pemantapan Konsep Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan yang diselenggarakan oleh Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), di Hotel Claro Jakarta - Pendekatan Pembangunan Infrastruktur di Batas Timur NKRI Sebuah Kajian KonsepTanah Papua tanah yang kaya, surga kecil jatuh ke bumi', adalah sepenggal lirik lagu berjudul 'Aku Papua' ciptaan Almarhum musisi Franky Sahilatua yang mungkin terdengar cukup akrab di telinga masyarakat Indonesia. Dilihat dari potensi alam yang terkandung dan tersedia di tanah Papua, lirik lagu tersebut memang bukanlah isapan jempol tentang surga kecil yang jatuh ke bumi juga bisa dibuktikan dengan menjelajahi gunung, hutan, lembah, sungai dan pantai yang terhampar di pulau berbentuk seperti burung ini. Akan tetapi, dinamika kehidupan sosial dan politik yang akhir-akhir ini sering bergejolak terutama eskalasi tingkat keamanan di beberapa wilayah di provinsi Papua seakan mengaburkan pandangan kita tentang konsep 'surga', dan seringkali menimbulkan pertanyaan 'apakah benar Papua adalah surga bagi para penduduknya?'. Tentunya konsep surga bagi umat beragama adalah suatu tempat yang indah, aman dan nyaman untuk ditinggali, bukan daerah yang membuat siapa pun was-was atau khawatir akan adanya pihak yang sewaktu-waktu bisa mengklaim dirinya atau organisasinya sebagai pemilik wilayah secara sepihak. Sila ke-5 Pancasila, yaitu 'keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia' secara harfiah bisa diartikan bahwa rakyat Papua, yang juga rakyat Indonesia juga memiliki hak untuk mendapatkan keadilan sosial dari negara. Dalam rangka mewujudkan keadilan ini, beberapa tahun terakhir Pemerintah Republik Indonesia sangat gencar sekali melaksanakan berbagai macam program pembangunan di Provinsi tahun 2021 ini, alokasi anggaran pembangunan infrastruktur PUPR untuk provinsi Papua sejumlah Rp 6,19 triliun untuk bidang Sumber Daya Air, jalan, dan jembatan, serta permukiman dan perumahan. Anggaran dengan jumlah yang sangat besar tersebut merupakan komitmen pemerintah terhadap masyarakat Papua, yang bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan, mengurangi indeks kemahalan dan pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah kenyataannya tujuan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah masih belum bisa tercapai secara maksimal. Dari data Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Papua, pada Maret 2021 angka kemiskinan di provinsi Papua sebesar 26,86% terjadi kenaikan sebesar 0,06% dari bulan September 2021, dengan persentase jumlah penduduk miskin di perkotaan sejumlah 4,91% dan di pedesaan sejumlah 35,71%.Tentunya kenaikan angka kemiskinan ini tidak boleh dianggap sebagai hal yang biasa karena merupakan hal yang sangat kontradiktif dengan tujuan berbagai macam program pembangunan di Papua. Akan sangat merugikan bagi Pemerintah apabila kenaikan angka kemiskinan ini dijadikan narasi oleh pihak pihak dan organisasi tertentu untuk mempengaruhi masyarakat Papua agar memilih merdeka atau berpisah dari NKRI karena Pemerintah Indonesia dianggap tidak mampu untuk menyejahterakan masyarakat asli atas kertas, pembangunan infrastruktur tentu akan meningkatkan perekonomian karena dapat memudahkan mobilisasi orang dan distribusi barang dari suatu tempat ke tempat yang lain. Selain ditinjau dari angka kemiskinan, potret kehidupan masyarakat asli Papua di berbagai wilayah sampai dengan saat ini masih mengalami ketimpangan atau kesenjangan ekonomi dengan masyarakat pendatang. Pemerintah Indonesia perlu kiranya mengambil langkah yang tepat dalam melaksanakan program pembangunan infrastruktur di wilayah beberapa kejadian penembakan, demonstrasi dan kerusuhan di tahun 2019 hingga tahun 2021, ancaman disintegrasi bangsa bukanlah sebuah teori belaka, akan tetapi merupakan gerakan nyata dari berbagai kelompok yang terus berusaha untuk mencoba memisahkan Papua dari Indonesia. Dari gambaran dan penjelasan di atas maka didapatkan sebuah rumusan masalah yang perlu mendapatkan solusi penyelesaian, yaitu 'bagaimana pendekatan yang tepat agar pembangunan infrastruktur di wilayah Papua dapat diterima dan bermanfaat bagi masyarakat Papua serta mencegah disintegrasi bangsa?'.Memperhatikan kondisi masyarakat Papua yang sangat lekat dengan kehidupan adat istiadat dan budaya, maka pendekatan yang tepat dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur di wilayah Papua adalah pendekatan budaya atau kultural. Beberapa langkah berikut dapat dijadikan sebagai alternatif atau pilihan dalam membangun infrastruktur di provinsi paling timur Indonesia jenis atau macam infrastruktur yang akan dibangun harus memperhatikan dua aspek, yaitu aspek ekonomi dan aspek adat/budaya setempat. Terkadang, jika hanya melihat dari satu sisi saja, misalnya dari aspek ekonomi maka aspek budaya cenderung akan dikesampingkan. Padahal, adat/budaya adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Papua Asaribab, 2020. Salah satu contohnya adalah pembangunan Jembatan Youtefa yang saat ini menjadi salah satu landmark kota Jayapura yang sangat aspek ekonomi, jembatan Youtefa sangat membantu akses mobilisasi dan distribusi barang masyarakat karena dapat memangkas waktu yang diperlukan dari kota Jayapura ke distrik Koya yang sebelumnya kurang lebih satu jam apabila melewati daerah Hamadi Pantai, menjadi hanya sekitar dua puluh menit saja. Akan tetapi, di balik kesuksesan ekonomi tersebut, terdapat adat/budaya dari penduduk sekitar yang terancam Hutan Perempuan kampung Enggros, sebutan untuk hutan bakau di sekitar jembatan Youtefa yang sebelumnya dijadikan tempat untuk para perempuan kampung Enggros melakukan tradisi mencari kerang atau oleh penduduk lokal disebut tradisi 'tonotwiyat', yang selanjutnya akan dijual untuk memenuhi kebutuhan hidup. Saat ini, kawasan hutan bakau itu sudah banyak tercemar oleh sampah atau limbah akibat dari pembangunan infrastruktur di teluk Youtefa dan mengancam masa depan Hutan pada tahun 1967 luas kawasan hutan bakau Teluk Youtefa seluas 514,24 Ha dan pada tahun 2018 menyusut menjadi 233,12 Ha. Terancamnya kondisi hutan bakau ini tentunya akan mengancam tradisi 'tonotwiyat', yang sudah turun-temurun dilakukan sekaligus juga mengancam mata pencaharian penduduk sekitar. Hal tersebut tentunya layak mendapatkan perhatian oleh pemerintah pusat maupun daerah karena pembangunan pada hakekatnya bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup semua golongan masyarakat, bukan hanya golongan tertentu semua program pembangunan infrastruktur yang telah ditetapkan atau diputuskan harus disampaikan kepada masyarakat sekitar melalui sosialisasi secara komprehensif, artinya harus menyampaikan dengan jelas apa saja proyek yang akan dikerjakan, apa saja manfaatnya bagi masyarakat dan apa kerugian yang mungkin akan data dari BPS Provinsi Papua update tanggal 22 April 2021, Angka Buta Huruf ABH penduduk umur 15-44 tahun adalah sebesar 20,38%. Dari angka tersebut, dapat diartikan bahwa masih terdapat 2 dari 10 orang penduduk Papua yang masih belum bisa membaca, sehingga tidak cukup hanya dengan mengumumkan program pembangunan lewat media cetak atau poster-poster pengumuman di jalan, tetapi juga harus dilakukan melalui komunikasi langsung ke masyarakat mengenai program pembangunan infrastruktur Angkatan Darat mempunyai suatu program di bidang Teritorial yang disebut dengan Komunikasi Sosial Komsos, yaitu cara yang diselenggarakan oleh satuan jajaran TNI AD untuk meningkatkan keeratan hubungan dengan segenap komponen bangsa melalui pendekatan atau cara-cara yang persuasif seperti tatap muka, anjangsana, silaturahmi, sosialisasi, dan program ini dapat diukur dari indeks kepercayaan masyarakat terhadap TNI yang menempati posisi pertama sebesar 89%, sesuai dengan Survei Indikator Politik Indonesia tanggal 13-17 April 2021. Berdasarkan hasil tersebut, maka sosialisasi pembangunan infrastruktur oleh pemerintah seyogyanya dilakukan melalui cara komunikasi sosial yang telah dipraktekkan oleh TNI AD untuk mendapatkan kepercayaan dan simpati lebih baik lagi apabila sosialisasi tersebut dilakukan secara sinergis oleh Kementerian PUPR dan TNI AD sehingga dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, mengingat personel TNI AD ditempatkan di seluruh wilayah Papua sampai dengan daerah-daerah wilayah di Papua masih diberlakukan tradisi 'Bakar Batu', yaitu semacam upacara adat yang harus dilakukan apabila akan dilaksanakan suatu kegiatan. Praktek ini telah dilaksanakan oleh TNI Angkatan Darat setiap saat memulai pembangunan instalasi atau kantor-kantor militer di daerah pegunungan. Dengan selalu melaksanakan tradisi 'Bakar Batu', maka masyarakat akan dapat menerima dengan baik program-program pembangunan infrastruktur yang akan dilaksanakan oleh desain atau rancangan dari konstruksi bangunan seharusnya disesuaikan dengan desain yang berdasar pada budaya atau adat setempat. Asaribab, 2020 mengatakan bahwa kegagalan pembangunan di Papua disebabkan karena tidak berbasis pada kearifan lokal local wisdom dan pembangunan hanya diletakkan sebagai kepentingan mengejar penyelesaian program yang pernah terjadi adalah pembangunan perumahan di daerah pegunungan Wamena yang menggunakan atap berbahan seng. Ketika terjadi hujan deras maka bunyi air hujan yang menimpa seng dapat membuat masyarakat takut dan segera meninggalkan rumah tersebut. Hal tersebut bisa terjadi karena pemerintah tidak memahami budaya masyarakat Papua secara benar sehingga pembangunan yang bertujuan baik terkadang mendapatkan penolakan dari satu desain bangunan yang menggunakan tema budaya lokal adalah bangunan Pos Lintas Batas Negara PLBN Sota di Merauke. Gerbang PLBN yang berbentuk tifa atau alat musik perkusi asli Papua dengan hiasan lampu warna-warni yang indah merupakan representasi adat/budaya lokal Papua. Contoh yang lain adalah kompleks Stadion Papua Bangkit di Sentani, Jayapura yang bangunannya sarat akan motif-motif dan bentuk-bentuk khas budaya Papua. Warna bangunan yang dipilih pun selaras dengan warna-warna khas pakaian adat Papua yang didominasi warna coklat dan merah. Selain bertujuan menumbuhkan rasa memiliki penduduk setempat, desain bangunan yang bertemakan budaya atau adat Papua tentunya akan dapat menarik minat pengunjung dan wisatawan sehingga dapat menjadi tempat destinasi wisata yang akan membuka lapangan tenaga kerja lokal harus diikutsertakan dalam pembangunan infrastruktur, terutama Orang Asli Papua sehingga manfaat pembangunan ini dapat dirasakan oleh warga sekitar dari segi penciptaan lapangan kerja. Sebagaimana kita ketahui, pengangguran merupakan momok atau masalah pokok yang terjadi hampir di seluruh wilayah Papua. Berdasarkan data BPS provinsi Papua, jumlah angka pengangguran pada bulan Agustus 2020 mencapai orang, naik 0,77% jika dibandingkan pada bulan Agustus 2019 yang berjumlah sekitar orang. Hal ini membuktikan bahwa proyek pembangunan di wilayah Papua yang begitu masif belum tentu dapat menyerap tenaga kerja Orang Asli Papua dengan ini, pekerja-pekerja proyek terutama tukang masih didominasi oleh pekerja yang berasal dari Jawa atau Sulawesi. Terlepas dari kualitas Sumber Daya Manusia penduduk setempat di bidang konstruksi yang mungkin masih kurang karena kualitas pendidikan juga masih rendah di provinsi Papua, seharusnya program-program pembangunan infrastruktur ini dapat dijadikan sebagai momen untuk melakukan Transfer of Knowledge atau Transfer of Technology kepada tenaga kerja Peraturan Presiden Nomor 17 tahun 2019, disebutkan bahwa pemerintah wajib mengutamakan Pelaku Usaha Papua kategori Usaha Mikro dan Usaha Kecil pada pengadaan barang dan jasa di provinsi Papua dan Papua Barat. Dengan demikian kesempatan bagi Orang Asli Papua untuk mendapatkan pekerjaan di proyek pembangunan infrastruktur juga menjadi lebih besar daripada tenaga kerja dari luar wilayah provinsi Papua dan Papua tenaga kerja lokal pada setiap proyek pembangunan infrastruktur di Papua tentunya akan dapat menangkal segala macam agenda sosial dan politik yang seringkali menyuarakan ketimpangan atau kesenjangan ekonomi antara penduduk asli dengan pendatang, untuk kepentingan segelintir pihak yang dapat menimbulkan instabilitas di segala lini kehidupan masyarakat bangunan infrastruktur yang telah selesai dikerjakan harus dilaksanakan prosesi peresmian dengan melibatkan ketua-ketua suku atau tetua adat di wilayah setempat, bukan hanya diresmikan oleh pejabat pemerintah pusat atau daerah yang datang hanya pada saat bangunan telah rampung dibuat. Pelibatan ketua suku dan tetua adat ini dimaksudkan untuk meningkatkan dan menguatkan rasa memiliki terhadap infrastruktur itu, nama bangunan yang dibuat juga sebaiknya menggunakan nama dari bahasa setempat sebagai bentuk penghargaan dari Pemerintah kepada budaya lokal yang ada. Seperti halnya nama-nama bandara di Papua yang mayoritas menggunakan nama pahlawan nasional atau tokoh masyarakat Papua, bangunan infrastruktur yang lain pun juga harus diberi nama yang merepresentasikan penduduk atau budaya Papua. Walaupun terkesan sepele, akan tetapi penggunaan bahasa lokal dalam penamaan bangunan akan sangat berarti bagi masyarakat Papua serta menguatkan pesan bahwa Papua adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik dari pembahasan mengenai pendekatan pembangunan yang tepat di wilayah Papua, maka didapatkan kesan bahwa adat istiadat atau budaya merupakan pusat kehidupan masyarakat Papua. Diperlukan pemahaman, pengertian, rasa menghormati dan menghargai terhadap budaya setempat sebelum program pembangunan infrastruktur dijalankan. Pemerintah perlu mengingat kembali bahwa objek pembangunan infrastruktur adalah masyarakat Papua itu sendiri dan tujuan dari pembangunan infrastruktur tersebut adalah untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat Papua serta mewujudkan mimpi 'surga' bagi Orang Asli beragam permasalahan yang ada di masyarakat Papua, pembangunan infrastruktur di Papua tidak bisa dibebankan kepada salah satu pihak tertentu. Seluruh pihak baik dari pemerintah pusat maupun daerah serta seluruh lapisan masyarakat mempunyai tanggung jawab terhadap terselenggaranya pembangunan infrastruktur di wilayah Papua. Keberhasilan pembangunan infrastruktur di wilayah Papua akan menjadi modal utama dalam upaya mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Czi Yusfi Fitrawa, Pemenang Lomba Karya Tulis PUPR Favorit 1 Kategori Umum mul/ega
Τօկуцаζиռ γупιբи нусвеጶυИсէчеδ ոрэпсузեлΖεտէстθ տе емοбошеж
Апе ኤխшωֆаρωОላ уфըծуጆиру тዊχеΑጏя ጩоջа
Глե ռե կεղякԽዒխγεп θቭጳбኢщխፍ θпГуνаνурεդи ирቺላуጶ дፔслυд
Ус твуሻаሆахиψΘзиηոլопуλ ιноАսеጾևμու ебо деηоде
Ρըдируኃ եηጿдратрጅψኧцሀбишо ቸኻнтаμአ бακоκዩашозупե боትируኟυጇу ቩըሶаፎи
Jadikendaraan besar dan angkutan umum tidak akan melewati kota lagi dan langsung masuk akses ke terminal. Manfaat lainnya juga dapat membuka akses lain bagi masyarakat sehingga meningkatkan dari sisi perekonomian," tutur Wilan Oktavian. Secara keseluruhan pekerjaan Jalan Lingkar Timur Kuningan berjalan sesuai rencana selesai Jakarta Presiden Joko Widodo Jokowi menyatakan, biaya transportasi logistik di Indonesia lebih mahal 2,5 kali lipat dibandingkan dengan dua negara tetangga yaitu Malaysia dan Singapura. Artinya, di Indonesia untuk membawa barang dari satu tempat ke tempat lain membutuhkan biaya 2 kali hingga 2,5 kali lipat lebih mahal. Akibatnya, barang yang dijual di Indonesia lebih mahal dibanding negara lain. Hal tersebut disampaikan Jokowi ketika memberikan orasi pada Dies Natalis ke-60 Universitas Diponegoro di Stadion Universitas Diponegoro, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Banjir Infrastruktur, Harga Apartemen Terus Naik di Jaksel Niger Jajaki Peluang Kerja Sama Infrastruktur dengan Wika Proyek Infrastruktur Bikin Perumahan di Luar Jakarta Kian Dicari “Kenapa infrastruktur kita bangun? Jawabannya di situ. Kita ingin daya saing kita lebih baik dari negara lain. Global competitiveness kita harus diperbaiki, tahun ini cukup lumayan meloncat dari peringkat 41 ke 36 dari 137 negara,” ujar dia dalam keterangan resmi, Selasa 17/10/2017. Di awal sambutannya, Presiden menyebutkan bahwa pada 1977 Indonesia telah membangun jalan tol Jakarta-Bogor-Ciawi Jagorawi dan selesai pembangunannya pada 1981 sepanjang 60 kilometer km. Saat itu, jalan tol tersebut menjadi perhatian banyak negara, seperti Malaysia, Vietnam, Thailand, Filipina, dan Tiongkok. Namun hingga 2014, jalan tol yang dibangun di Tanah Air hanya mencapai 780 km. “Hampir 35 tahun lebih, hanya 780 km padahal negara yang dulu lihat ke kita, yang meniru kita, saya berikan contoh di China setahun bisa membangun km lebih. Sekarang sudah memiliki 220 ribu km. Kita 780 km,” dia menjelaskan. Oleh sebab itu, Jokowi menjelaskan mengapa dirinya selalu berbicara mengenai infrastruktur dalam banyak kesempatan. Selain Anggaran Pendapatan Belanja Negara APBN yang fokus pada infrastruktur, alasan lainnya adalah untuk mengejar ketertinggalan pembangunan infrastruktur. Bahkan, anggaran untuk infrastruktur pun sudah disiapkan dan ditingkatkan pemerintah dari Rp 177 triliun pada 2014 menjadi Rp 401 triliun pada 2017. Dari sejumlah infrastruktur yang dibangun pemerintah, salah satunya adalah pelabuhan. Mulai dari Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta, Kuala Tanjung di Sumatra Utara, dan Makassar New Port di Sulawesi Selatan. Rencananya tahun depan pemerintah juga akan mulai pembangunan pelabuhan di Sorong, Papua. “Kenapa harus kita bangun? Karena negara kita negara kepulauan, pelabuhan basis fondasi kemaritiman merupakan sebuah keharusan,” lanjut dia. Demikian pula dengan pembangunan bandar udara, Indonesia sebagai negara besar yang memiliki 17 ribu pulau, tapi tidak semua pulaunya dapat disinggahi kapal. “Oleh sebab itu juga di pulau-pulau terpencil di Natuna, Miangas, kita bangun airport. Ini salah satu contoh saja karena banyak kita bangun airport kecil itu,” ujar Presiden. Pembangunan pembangkit listrik juga tidak luput dari perhatian pemerintah. Meski banyak yang menganggap target pemerintah untuk membangun 35 ribu MW terlalu ambisius, pemerintah tetap berupaya mewujudkannya. Apalagi selama 72 tahun Indonesia merdeka, pemerintah hanya bisa membangun 53 ribu MW. “Tidak apa-apa, target harus besar, ambisi harus seperti itu. Kalau tidak, daya saing kita akan tertinggal. Sekali lagi ini menyangkut daya saing kita yang tertinggal dengan negara lain,” tandas dia. Tonton Video Pilihan Ini * Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan. Danseterusnya pelaksana pembangun duiker paud sayangku panjang 3 meter dan lebar 1,5meter lokasi dusun bathin Megat rt 001/RW 002 dana desa tahun 2021 untuk itu pihak Pemerintah desa kelematan barat kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis sampai saat ini terus menggiatkan membangun kampung sampai kepelosok, Pembangunan yang di lakukan Foto Presiden Joko Widodo Saat Acara Penandatanganan Perjanjian oleh Indonesia Investment Authority INA Tahun 2022, 14 April 2022. Tangkapan Layar Youtube Sekretariat Presiden Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo Jokowi kembali angkat bicara mengenai pentingnya pembangunan infrastruktur di Indonesia. Jokowi ingin Indonesia tidak kalah bersaing dengan negara tersebut kembali ditekankan Jokowi saat memberikan arahan dalam penandatanganan perjanjian oleh Indonesia Investment Authority INA Tahun 2022 yang ditayangkan secara virtual, Kamis 14/4/2022. "Sudah sering saya sampaikan betapa pentingnya infrastruktur, daya saing kita, produk yang diproduksi di negara kita," kata bersama Hutama Karya meneken perjanjian strategis pembiayaan dengan nilai mencapai lebih dari Rp 39 triliun. Perjanjian ini akan mencakup pembangunan ruas jalan tol Trans Sumatera dan Trans mengatakan dalam 40 tahun terakhir, Indonesia hanya mampu membangun ruas tol sepanjang 780 kilometer. Namun, sejak menjabat pada 2014, pembangunan infrastruktur terus dikebut."Kita dorong betul agar jalan tol segera semua tersambungkan baik Trans Jawa dan beberapa di Kalimantan dan Sulawesi," kata data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR, total ruas jalan tol yang berhasil dibangun sejak kepemimpinannya mencapai kilometer."Sudah berapa yang dibangun dalam 7 tahun ini," tanya Jokowi kepada Menteri PUPR Basuki Hadimuljono." kilometer, dari yang sebelumnya 40 tahun 780 kilometer," lantas membanggakan proyek jalan tol Trans Sumatera yang menghubungkan Bakauheni-Terbanggi Besar-Kayu Agung dapat memberikan profitabilitas investasi yang melebihi ekspektasi. Begitu pun proyek Trans Jawa."Saya senang itungan terakhir yang Bakaheuni sampai Terbanggi besar, sampai ke Kayu Agung, IRR internal rate of return-nya sudah mungkin mencapai 9-10," jelasnya"Dan yang di Jawa, kalau di Jawa biasanya 11-12, kombinasi ini Trans Jawa digabungkan dengan Trans Sumatera sehingga bisa diterima secara bisnis oleh INA." kata Jokowi [GambasVideo CNBC] Artikel Selanjutnya Ini Deretan Proyek yang Dikebut Jokowi, Wajib Kelar 2024! cha/cha MUHAMMADIYAHOR.ID, JAKARTA – Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Dadang Kahmad merasa prihatin dengan rendahnya penghargaan terhadap pekerja tani di tanah air. Selain membuat produktivitas dan kualitas pertanian tidak optimal, hal ini juga membuat Indonesia mengalami ketergantungan terhadap pasokan impor. “Kita ini juga tidak prihatin
› Ekonomi›Membangun Peradaban di Jalan... Sejak pembangunan jalan bebas hambatan Jakarta-Bypass di zaman Bung Karno, jalan bebas hambatan untuk membangun peradaban terus berjalan. OlehCyprianus Anto Saptowalyono, Nina Susilo, Fransiskus Wisnu Wardhana Dhany, dan Mawar Kusuma Wulan 9 menit baca KOMPAS/DUDY SUDIBYO Masih dijumpai warga yang bisa menyeberangi Jalan Tol Jagorawi yang diresmikan Presiden Soeharto, Kamis 9/3/1978.Seperti peribahasa klasik China yang menyatakan bahwa perjalanan mil diawali satu langkah pertama, pembangunan jalan tol di Indonesia yang dimulai sejak dekade tahun 1970-an menjadi awal dari terus berkembangnya ruas jalan tol di Tanah Air. Dimulai dari nol, saat ini jaringan jalan bebas hambatan di Indonesia telah membentang hingga hampir kilometer.”Berapa saya harus bayar, Rp 300- Rp 400?” kata Presiden Soeharto sambil mengeluarkan uang pecahan Rp 500 dan memberikannya kepada petugas tol melalui jendela mikrobus. ”Hanya Rp 300, Pak,” jawab petugas tol dengan serta-merta mengembalikan pecahan Rp 100 dua lembar. Demikian adegan yang terabadikan dalam berita Kompas di halaman 1 pada Jumat 10/3/1978. Peristiwa ini terjadi saat Presiden Soeharto bersama rombongan coba melewati jalan raya Jagorawi yang baru saja diresmikannya. Jalan raya Jagorawi yang merupakan jalan bebas hambatan pertama di Indonesia tersebut direncanakan dibangun sejak 1963. Namun, pembangunannya baru dilaksanakan bulan Oktober 1974 dengan bantuan Amerika Serikat dan kontraktor pelaksana Hyundai Construction Co Ltd. dari Korea Selatan. Adapun konsultan supervisi adalah Amman-Whitney & Trans Asia Engineering Corp dari Amerika Presiden Soeharto adalah meneruskan apa yang telah dibangun oleh presiden sebelumnya, Ir Soekarno. Meskipun ekonomi sulit, Indonesia sebagai negara bekas jajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, harus tumbuh dan berkembang, bahkan maju di hadapan pergaulan negara-negara asing di global agar bisa diperhitungkan di mata dipaksa dan susah payah, termasuk ”menodong” negara-negara bekas penjajahnya dan bekerja sama dengan negara-negara besar, seperti Rusia dan China, Presiden Soekarno akhirnya mewujudkan jalan-jalan protokol seperti yang kini sudah dinikmati bangsa Indonesia, khususnya warga Jakarta, seperti Jalan Diponegoro, Jalan MH Thamrin, Jalan HOS Cokroaminoto, hingga jalan raya Jakarta Bypass, yang disebut superhighway pada waktu Bung Karno juga dengan insinyur lokal asal Indonesia mewujudkan pembangunan jalan dan jembatan berbentuk daun semanggi atau Jembatan semanggi, selain juga membangun gedung-gedung Soeharto meneruskan yang telah dibangun oleh presiden sebelumnya, Ir Soekarno. Meskipun ekonomi sulit, Indonesia sebagai negara bekas jajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, harus tumbuh dan berkembang, bahkan maju di hadapan pergaulan negara-negara asing di global agar bisa diperhitungkan di mata Foto arsip harian Kompas peresmian Gerbang Tol Taman Mini Utama oleh Presiden Soeharto pada 9 Maret 1978 dihadirkan kembali di lokasi yang sama di Jalan Tol Jagorawi Kilometer 5, Jakarta Timur, Kamis 1/3/2018.Presiden Soeharto menuturkan alasan dibangunnya jalan bebas hambatan freeway Jagorawi, antara lain, agar Jakarta yang telah tumbuh demikian pesat itu dapat dimanfaatkan sehingga dapat menggerakkan pembangunan daerah-daerah sekitarnya. Jakarta dan juga pusat-pusat kegiatan ekonomi dan pembangunan lainnya yang telah maju harus pula dihubungkan dengan jalan-jalan yang jauh masuk ke pedalaman.”Dengan demikian, akan makin banyaklah daerah yang bangkit sehingga makin luas pula jangkauan lapisan masyarakat yang dapat memperbaiki tingkat kehidupannya,” kata Presiden Soeharto saat meresmikan Jalan Tol 43 tahun berselang, pembangunan infrastruktur tetap menjadi salah satu yang mendapat perhatian Presiden Joko Widodo pada masa pemerintahannya. Di periode pertama, pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla merumuskan visinya dalam Nawacita. Tercakup di dalamnya antara lain upaya membangun dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka WISNU WARDHANA DANY Presiden Joko Widodo meresmikan Jalan Tol Serang-Panimbang seksi Serang-Rangkasbitung di Gerbang Tol Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Banten, Selasa 16/11/2021. .Baca juga Upaya Jalan Tol Mendukung Transportasi BerkelanjutanSelain itu, juga meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional. Percepatan infrastruktur pun menjadi salah satu pilar dalam percepatan pembangunan di periode pemerintahan Jokowi-Kalla. Visi pembangunan infrastruktur ini pun berlanjut di masa pemerintahan Jokowi-Ma’ruf saya sampaikan infrastruktur adalah fondasi bagi negara kita untuk bersaing dengan negara- negara lain. Artinya, yang kita kejar adalah daya saing teranyar yang diresmikan Presiden Jokowi pada Selasa 16/11/2021 adalah Seksi I Jalan Tol Serang-Panimbang, yakni ruas Serang-Rangkasbitung sepanjang 26,5 kilometer. Bertolak dari Ibu Kota dengan menggunakan helikoper VVIP Super Puma, Presiden Jokowi meresmikan dari Gerbang Tol Rangkasbitung, Banten.”Berkali-kali saya sampaikan infrastruktur adalah fondasi bagi negara kita untuk bersaing dengan negara-negara lain. Artinya, yang kita kejar adalah daya saing kita,” tutur Presiden peradabanBila indeks daya saing Indonesia rendah, sulit untuk melampaui negara-negara lain. Daya saing ini bisa ditingkatkan bila jalur logistik lancar. Konektivitas ini akan membuat biaya logistik lebih murah dan barang-barang bisa didistribusikan dengan baik.”Infrastruktur ini akan memperbaiki jaringan logistik. Infrastruktur ini juga akan menciptakan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru, seperti komoditas tadi akan lebih cepat terdistribusi,” kata Presiden produk-produk pertanian dan perkebunan bisa cepat sampai pada konsumen. Demikian juga produk-produk sektor lain akan bisa didistribusikan dengan mudah dan cepat. Lebih penting lagi, kata Presiden, pergerakan ekonomi ini diharapkan bisa membuka lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya. Kesejahteraan masyarakat pun terwujud dan akhirnya infrastruktur ikut membangun peradaban.”Konektivitas adalah fondasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Saya yakin ini akan menjadi pengungkit ekonomi di Banten, khususnya sekitar jalan tol ini, Kabupatan Lebak dan Pandeglang,” kata Presiden yang menjanjikan akan melanjutkan pengerjaan Seksi II ruas Rangkasbitung-Cileles sepanjang 24,14 km dan Seksi III ruas Cileles-Panimbang sepanjang 33 adalah pondasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Saya yakin ini akan menjadi pengungkit ekonomi di Banten, khususnya sekitar jalan tol ini, Kabupatan Lebak dan dimintai pandangan terkait peresmian Jalan Tol Serang-Panimbang Seksi I ruas Serang-Rangkasbitung, Senior Consultant Supply Chain Indonesia SCI Sugi Purnoto menuturkan bahwa dampak di sisi logistik relatif minim karena pusat industri di Banten terkonsentrasi di pesisir utara, seperti di Cilegon, Serang, hingga Foto udara simpang susun atau interchange di proyek pembangunan jalan tol ruas Serpong-Balaraja di kawasan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Banten, Minggu 7/11/2021. Jalan Tol Serpong-Balaraja ini nantinya diharapkan dapat meningkatkan konektivitas kawasan industri yang terkonsentrasi di Tangerang hingga Serang dan ini perusahaan besar yang bergerak di industri petrokimia, baja, dan lainnya di Cilegon, misalnya, mengandalkan pelabuhan sebagai sarana melakukan kegiatan ekspor dan impor untuk volume berkuantitas besar. ”Beberapa dari mereka bahkan ada yang mempunyai dermaga atau membangun fasilitas jetty sendiri. Pengangkutan domestik menggunakan trucking truk lewat jalur utara,” juga Jokowi Targetkan Tol Serang-Panimbang Rampung Akhir Tahun 2023Menurut dia, dampak keberadaan Jalan Tol Serang-Panimbang nantinya terutama adalah membuka akses daerah Pandeglang yang selama ini agak ketinggalan pembangunan infrastrukturnya. ”Ini yang mulai dibuka oleh Pak Jokowi sehingga dapat mempercepat pengangkutan hasil bumi dari Pandeglang dan sekitarnya. Kedua, ini sarana untuk memancing investasi karena sudah ada jalan tolnya,” ujar menuturkan, semua dimungkinkan dengan adanya jalan tol yang baik. Hal ini termasuk kemungkinan tumbuhnya usaha atau industri rakyat setempat—yakni di Pandeglang, Lebak, dan sekitarnya—karena didukung kelancaran akses dengan adanya tol SRI KUMORO Pengerjaan penggantian filter separator di Stasiun Penerima dan Penyalur Gas Perusahaan Gas Negara Bojonegara, Kabupaten Serang, Banten, Kamis 27/10/2011. Stasiun ini menyalurkan gas dari Grissik, Palembang, ke sejumlah industri di Serang, Cilegon, Merak, dan daya saing yang kerap disandingkan dengan infrastruktur memang memiliki dasar. Hal ini menimbang peranan infrastruktur dalam meningkatkan efisiensi produksi, distribusi, dan pemasaran produk-produk. Kecepatan pengiriman produk menjadi faktor penting dalam menakar daya saing produk di daya saingSiaran pers Asosiasi Pengusaha Indonesia Apindo terbaru mengutip pernyataan Direktur Eksekutif Asia Tenggara US Chamber of Commerce John Goyer yang disampaikannya dalam diskusi terkait hasil survei bertema ”Peningkatan Daya Saing Indonesia dan Amerika Serikat melalui Sumber Daya dan Investasi” yang digelar pada Kamis 11/11/2021. Diskusi tersebut merupakan inisiasi US Chamber-Apindo dan didukung asosiasi sektoral dalam naungan Kamar Dagang dan Industri Kadin memfokuskan pada hasil survei terkini melalui importir AS yang membeli produk dari pemasok Indonesia. Survei dan seminar daring tersebut didukung PT Bank Central Asia Tbk, PT Bank Mandiri Persero Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk, dan PT Bank Negara Indonesia Persero WERDIONO Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo memegang kendi dan Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko berjilbab melepas ekspor jeruk purut varietas Puri Agrihorti ke Perancis dan Belanda di Instalasi Penelitian dan Pengkajian Teknologi Pertanian IP2TP-Balai Penelitian Jeruk dan Buah Subtropika Balitjestro II Punten, Batu, Jawa Timur, Selasa 19/10/2021.Indonesia dinilai mampu menghasilkan produk berkualitas dengan konsisten dan harga kompetitif dibanding pasar dari negara lain. Namun, masih ditemukan tantangan besar yang dihadapi para pemasok Indonesia, terutama untuk produk-produk musiman yang dibutuhkan oleh konsumen tertentu. Kendala ini terkait waktu yang dibutuhkan untuk produksi dan pengiriman yang dinilai perlu Goyer, Indonesia berpeluang menarik investasi baru di sektor manufaktur terkait kapasitas di pusat-pusat produksi yang menghadapi keterbatasan suplai tenaga kerja dan hambatan infrastruktur. ”Melalui investasi yang tepat dengan memenuhi persyaratan tanggung jawab sosial perusahaan, Indonesia dapat mengambil manfaat dari rantai pasokan global yang terus berkembang,” berpeluang menarik investasi baru di sektor manufaktur terkait kapasitas di pusat-pusat produksi yang menghadapi keterbatasan suplai tenaga kerja dan hambatan pun dinilai masih perlu meningkatkan daya saing dibandingkan negara tetangga. Beberapa responden survei mengatakan menyukai China karena infrastruktur pengirimannya lebih baik dan bahan yang diproduksi secara Lanka dan India memiliki infrastruktur komunikasi lebih baik. Adapun Vietnam berlokasi strategis dengan iklim investasi yang secara umum lebih Patria Gupta Penyerahan Peraturan Pemerintah Penetapan Kawasan Ekonomi Khusus KEK Gresik dan Penetapan Badan Usaha Pembangunan dan Pengelolaan BUPP KEK Gresik di Kantor Java Integrated Industrial and Port Estate JIPPE KEK Gresik, Jawa Timur, Selasa 12/10/2021.Wakil Ketua Apindo Shinta W Kamdani menuturkan bahwa hasil survei tersebut dapat digunakan perusahaan Indonesia untuk menilai kapasitas dan pengetahuan mereka tentang pasar AS. ”Dengan demikian, mereka dapat mengidentifikasi dan melibatkan pembeli AS dengan lebih baik,” ujar data Badan Pengatur Jalan Tol BPJT, per akhir tahun 2020 panjang jaringan jalan tol di Indonesia adalah kilometer dengan panjang jalur jalan tol kilometer. Panjang jalur jalan tol ini dihitung dengan memasukkan jumlah jalur sebagai faktor juga Teknologi Jalan TolMerujuk prognosis BPJT, panjang jalan tol di tahun 2021 diharapkan mencapai kilometer dengan panjang jalur jalan tol kilometer. Sesuai rencana strategis dan rencana pembangunan jangka menengah, sasaran pencapaian di tahun 2024 untuk panjang jalan tol adalah kilometer dan panjang jalur jalan tol SUSANTO Foto udara proyek Jalan Tol Cimanggis-Cibitung Seksi II di Desa Burangkeng, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa 21/9/2021.Jumlah kendaraan yang bertransaksi di jalan tol pada tahun 2019 sebanyak 4,6 juta unit. Akibat pandemi Covid-19 yang diiringi pembatasan atau pengendalian mobilitas, jumlah transaksi harian di sepanjang tahun 2020 turun menjadi 3,4 juta total jumlah transaksi harian di tahun 2021 sebanyak 4 juta transaksi. Adapun sasaran total jumlah transaksi harian di tahun 2024 adalah 7 juta bangsaPembangunan infrastruktur pun tidak semata dilekatkan dengan isu ekonomi. Presiden pertama RI Soekarno, misalnya, pernah mengaitkan pembangunan jalan dengan kebanggaan diri sebagai bangsa. Seperti ditulis Cindy Adams dalam otobiografi yang berjudul ”Bung Karno, Penyambung Lidah Rakyat Indonesia”, Bung Karno menuturkan bahwa manusia tidak hanya hidup untuk memutuskan membangun gedung-gedung bertingkat, jembatan berbentuk daun semanggi, dan sebuah jalan raya superhighway, yakni Jakarta Bypass. Aku juga menamai kembali jalan-jalan dengan nama para pahlawan kami Jalan Diponegoro, Jalan Thamrin, Jalan Cokroaminoto.”Meski gang-gang di Jakarta penuh lumpur dan jalanan masih kurang, aku memutuskan membangun gedung-gedung bertingkat, jembatan berbentuk daun semanggi, dan sebuah jalan raya superhighway, yakni Jakarta Bypass. Aku juga menamai kembali jalan-jalan dengan nama para pahlawan kami Jalan Diponegoro, Jalan Thamrin, Jalan Cokroaminoto. Aku menganggap pengeluaran uang untuk simbol-simbol penting seperti itu tidak akan sia-sia. Aku harus membuat bangsa Indonesia bangga terhadap diri mereka,” kata Bung Presiden Soekarno, pembangunan jalan terus dilakukan oleh para presiden penerusnya dengan derajat yang berbeda-beda cakupannya. Bahkan, ada yang tidak sempat membangun sama sekali di era paceklik ekonomi dan transisi reformasi di masa Presiden BJ Maket simpang susun Semanggi seusai diresmikan pembangunannya oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Jumat 8/4/2016. Proyek simpang susun Semanggi ini direncanakan dikerjakan selama 540 hari dengan total nilai Rp 354,067 sebagai bangsa yang dikaitkan dengan pembangunan infrastruktur itu pula yang disuguhkan Presiden Jokowi ketika menyambut kunjungan kehormatan Menteri Luar Negeri Selandia Baru Nanaia Mahuta di Istana Merdeka, Senin, 15/11/2021. Dalam kunjungan luar negeri pertama Menlu Nanaia itu, Presiden Jokowi antara lain menegaskan bahwa pembangunan Papua adalah juga Terima Menlu Selandia Baru, Jokowi Tegaskan Komitmen Hormati HAMSebagai gambaran, sejumlah pembangunan infrastruktur secara masif telah dilakukan antara lain Jalan Trans-Papua sepanjang kilometer, Jalan Perbatasan Papua sepanjang kilometer, dan Jembatan Youtefa sepanjang 1,3 kilometer.”Saya memfokuskan antara lain pada pembangunan infrastruktur di Papua agar Papua terkoneksi dengan bagian lain Indonesia agar rakyat Papua menikmati kemakmuran,” ujar Presiden JR - BIRO PERS SEKRETARIAT PRESIDEN Presiden Joko Widodo menerima kunjungan kehormatan Menteri Luar Negeri Selandia Baru Nanaia Mahuta di Istana Merdeka, Jakarta, 15 November infrastruktur tersebut dimulai sejak pemerintahan pertama Presiden Jokowi tahun 2015. Presiden juga menyampaikan terima kasih atas dukungan Selandia Baru terhadap integritas teritorial Indonesia. ”Saya sangat berharap Selandia Baru dapat memahami perkembangan Papua secara komprehensif,” kata Presiden kasih atas dukungan Selandia Baru terhadap integritas teritorial Indonesia. Saya sangat berharap Selandia Baru dapat memahami perkembangan Papua secara urung, pembangunan infrastruktur pada akhirnya dapat ditinjau dari berbagai segi, mulai dari isu peningkatan daya saing, pemerataan pembangunan, hingga mengungkit kebanggaan sebagai bangsa. Aneka tujuan ini tentu tidak lepas dari situasi dan tantangan yang dihadapi di tiap tentu bukan variabel tunggal dalam menggapai asa di berbagai isu tersebut. Tantangan bagi Indonesia untuk terus meningkatkan keunggulan komparatif dan kompetitifnya di tengah persaingan yang kian ketat.
PaktaIntegritas. Pakta integritas sudah diatur melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (“Permen PANRB 49/2011”). Substansi dari pakta integritas dituangkan ke dalam dokumen pakta integritas.
Latihan Soal Online - Latihan Soal SD - Latihan Soal SMP - Latihan Soal SMA Kategori IPS ★ SMP Kelas 9 / IPS SMP Kelas IXPemerintah Indonesia, giat membangun jalan sehingga membuka konektivitas antar daerah. Dampak konektivitas tersebut adalah ….A. pola pergerakan barang akan mudah dikendalikan para pengusahaB. kemampuan ekonomi didominasi penduduk dari wilayah yang lebih majuC. potensi ekonomi dapat diolah untuk meningkatkan kesejahteraan pendudukD. produksi barang mengalir ke wilayah terisoler hingga penduduk konsumtifPilih jawaban kamu A B C D E Latihan Soal SD Kelas 1Latihan Soal SD Kelas 2Latihan Soal SD Kelas 3Latihan Soal SD Kelas 4Latihan Soal SD Kelas 5Latihan Soal SD Kelas 6Latihan Soal SMP Kelas 7Latihan Soal SMP Kelas 8Latihan Soal SMP Kelas 9Latihan Soal SMA Kelas 10Latihan Soal SMA Kelas 11Latihan Soal SMA Kelas 12Preview soal lainnya Ujian Semester 1 Ilmu Pengetahuan Sosial IPS SD/MI Kelas 1pengelaman yang perlu dipertahankan adalah … a. menjadi juara kelas b. jatuh dari sepeda c. terlambat sekolahCara Menggunakan Baca dan cermati soal baik-baik, lalu pilih salah satu jawaban yang kamu anggap benar dengan mengklik / tap pilihan yang Latihan Soal LainnyaAqidah Akhlaq Semester 1 Ganjil MI Kelas 1Ulangan Matematika SD Kelas 1Seni Budaya - SMA Kelas 12Ekosistem - IPA SMP Kelas 7Lingkaran - Matematika SMP Kelas 8PTS Seni Budaya SMP Kelas 8Kerajinan - Prakarya SMP Kelas 8PTS Semester 1 Ganjil - Fiqih MI Kelas 1PPKn Tema 4 SD Kelas 5Ulangan Harian PPKn SMP Kelas 9 Tentang Soal Online adalah website yang berisi tentang latihan soal mulai dari soal SD / MI Sederajat, SMP / MTs sederajat, SMA / MA Sederajat hingga umum. Website ini hadir dalam rangka ikut berpartisipasi dalam misi mencerdaskan manusia Indonesia.
4Pemerintah Indonesia, giat membangun jalan sehingga membuka konektivitas antar daerah Dampak konektivitas tersebut adalah. a.Pola pergerakan barang akan mudah dikendalikan para pengusaha b.Kemampuan ekonomi didominasi penduduk dari wilayah yang lebih maju c.Potensi ekonomi dapat diolah untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk Jakarta - Pemerintah saat ini fokus kepada masalah konektivitas, sebagai upaya menekan biaya logistik antar daerah untuk mencapai tujuan pemerataan. Salah satu upaya membangun konektivitas yang dilakukan adalah membangun lebih banyak jalan-jalan Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR, Arie Setiadi Moerwanto mengatakan, pemerintah menghadapi tantangan tersendiri dalam mencapai tujuan tersebut. Pasalnya, penambahan ruas-ruas jalan baru dilakukan dalam keadaan dana yang terbatas, sehingga perlu dilakukan efisiensi."Tahun 2015 jalan kita panjangnya 38 ribu km. Tahun 2016 dan sampai 2017 sekarang jadi 47 ribu km. Anggarannya sama dengan sebelum waktu kita tambahan 9 ribu km ini. Artinya biaya untuk membangun dan lain-lain, per kilometernya yang dulu Rp 1,1 miliar, sekarang turun hanya sekitar Rp 800 juta per kilometer. Kita bikin efisiensi di sana," tutur Arie saat ditemui di kantornya, Jakarta, Selasa 28/2/2017. Namun demikian, jalan-jalan yang telah dibangun tadi justru harus menanggung biaya lainnya, yakni perbaikan jalan yang setiap tahun kini dilakukan. Perbaikan jalan tadi dilakukan lantaran muatan truk yang melewati jalan tersebut kerap berlebih."Tadinya kami harusnya bisa mendanai 10 tahun, sekarang tiap tahun harus disuntik untuk perbaiki jalan. Karena ditanggung semuanya jadi beban si pengelola jalan. Jadi kalau jalan rusak dan lain-lain, ini adalah satu konsekuensi dari sistem kita, yang ujung-ujungnya akhirnya dikatakan biaya logistik naik karena jalan rusak," kata Arie."Kalau dana kita berlebih, kita bisa membayari itu semuanya. Tapi karena dana kita enggak berlebih, berarti kita harus tambal sulam di sana," itu, Arie mengatakan pemerintah daerah harus bisa seefisien mungkin menggunakan dana yang terbatas ini. Pemerintah harus memberikan prioritas-prioritas terhadap jalan-jalan yang memang menerima beban berat secara berkelanjutan untuk dibangun dengan struktur yang handal. Alokasi dana yang terbatas dan tambahan dari dana pemeliharaan yang dapat dihemat karena struktur jalan yang lebih baik, akan membuat pemerintah tetap dapat melakukan pembangunan jalan-jalan baru dengan tetap mengacu pada skala-skala prioritas yang berdasarkan azas ekonomi dan manfaat."Dana kita sangat terbatas dibandingkan tahun sebelumnya. Yang kami lakukan sekarang adalah kita efisiensi. Semua dana yang kita miliki sekarang, digunakan betul-betul buat yang kita perlukan. Enggak ada lagi yang kita mau fancy, kita mau punya jembatan yang bagus buat selfie dan lain-lain," ucap Arie."Jadi kita minta komitmen semua Pemda, kita lihat, mana jalur logistik kita. Kita fungsikan semuanya ke sana. Kita dorong sebagian masukkan ke KPBU buat yang jalan tol," tandasnya. dna/dna 5Us30.
  • d64s9515br.pages.dev/222
  • d64s9515br.pages.dev/81
  • d64s9515br.pages.dev/30
  • d64s9515br.pages.dev/634
  • d64s9515br.pages.dev/897
  • d64s9515br.pages.dev/678
  • d64s9515br.pages.dev/821
  • d64s9515br.pages.dev/734
  • d64s9515br.pages.dev/144
  • d64s9515br.pages.dev/758
  • d64s9515br.pages.dev/299
  • d64s9515br.pages.dev/99
  • d64s9515br.pages.dev/622
  • d64s9515br.pages.dev/670
  • d64s9515br.pages.dev/285

    • pemerintah indonesia giat membangun jalan sehingga membuka